Alasan Insentif Kartu Prakerja Lambat di Cairkan Pemerintah

Konten [Tampil]

Prakerja, sepertinya program ini, merupakan salah satu dari beberapa Program andalan pemerintah di masa Pandemi Covid - 19. Program yang ditargetkan bagi siapa saja yang terkena dampak pemutusan kerja akibat Pandemi Virus corona, mendapatkan apresiasi yang bagus di masyarakat pada "awalnya".

Program pra kerja merupakan sebuah program yang menyediakan pelatihan kepada masyarakat luas yang benar - benar terdampak pemutusan kerja, atau tidak bekerja, mereka yang mengalami masalah - masalah tersebut diminta untuk mendaftar kan diri mereka secara online di situs pra kerja secara langsung. Atau bisa datang langsung ke Kemenaker daerah masing - masing.

Ketika ada peserta yang terdaftar, maka ia akan mendapatkan dana Insentif sekitar 3.4 Juta rupiah, dengan rincian Insentif Modal pelatihan sebanyak Rp. 1000.000, dan Intensif buat kebutuhan peserta 6 gb sekitar Rp. 600.000 Per Bulan, selama 4 Tahap Pencairan.

Kiranya itulah mengapa bagi mereka yang terkena dampak PHK, dianjurkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran program pra kerja ini, karena bisa meringankan beban orang yang terkena dampak PHK, selama masih belum mempunyai pekerjaan yang tetap.

Sudah Hampir Jalan 3 Bulan 

Program Kartu Prakerja, sudah berjalan hampir selama 3 Bulan lamanya, Mulai dari proses pendaftaran dari beberapa gelombang, Program ini banyak diminati oleh masyarakat indonesia, untuk mendaftarkan diri mereka, sebagai orang yang terkena dampak, Program pra kerja, merupakan  pilihan yang tepat buat melatih skill dan untuk mencukupi kebutuhan selama tidak ada penghasilan akibat Putus kerja.

Tiap beberapa minggu sekali, ada beberapa pembukaan pendaftaran gelombang prakerja, selalu di buka, dan peminatnya pun selalu sama. Masih banyak orang yang ingin mengikuti program unggulan dari pemerintah ini.

Namun permasalahan muncul di Bulan ke 3, sepertinya program pra kerja tidak menampakkan kepastiannya mengenai pembayaran insentif kepada pesertanya. Peserta yang seharusnya mendapatkan intensif sebesar Rp.600.000 Per Bulan, adalah mereka yang sudah menyelesaikan pelatihan digital dan mendapatkan sertifikat di dasbordd akun prakerja tersebut. Merekalah yang berhak mendapatkan insentif pra kerja.

Namun seiring berjalannya waktu insentif pra kerja yang sudah dijadwalkan  pada Bulan Juni Molur dan tidak tahu kapan kepastiannya pencairan dana tersebut.

Program Pra Kerja masuk Masa Evaluasi Oleh Pemerintah

Karena kartu pra kerja merupakan program pemerintah, maka ia sepenuhnya tunduk kepada lembaga negara, dan bersiap sedia untuk dievaluasi oleh pihak yang berwenang. Karena program yang menggelontorkan dana  sangat besar, wajar jika program ini harus dievaluasi, sehingga pembayaran insentif pun mengalami keterlambatan.

Akibat pembayaran insentif pra kerja yang mengalami keterlambatan dan molor dari jadwal yang telah ditetapkan, maka banyak sekali peserta yang resah akan hal ini, terlebih dana  tersebut digunakan mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selama masa pandemi.

Memang pada asal mulanya insentif  pada bulan pertama dan pendaftar gelombang pertama sudah banyak dicairkan, namun ada juga yang masih belum cair karena terkendala di update akun e wallet mereka. Sehingga pencairan dana  tertunda ditambah lagi masa evaluasi, Hingga banyak peserta yang harus sabar menunggu pencairan insentif tersebut , menunggu evaluasi kartu pra kerja selesai.

Permasalahan Kartu pra kerja Menurut KPK

Lembaga Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi pun ikut ambil tangan, mengenai program kartu prakerja ini, banyak masyarakat yang mengeluh karena Insentif  belum cair, eh ternyata KPK menemukan beberapa masalah mengenai program ini.

dilansir dari sumber.com berikut ini permasalah yang menurut KPK perlunya kartuprakerja itu di evaluasi lebih lanjut :

1. Sebanyak 9,4 juta pendaftar gelombang pertama hingga gelombang ketiga salah sasaran

Terkait pendaftaran, KPK menemukan bahwa sekitar 1,7 juta pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seharusnya menjadi program prioritas berdasarkan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BP JAMSOSTEK. Dari sejumlah pekerja yang terdampak cuma 143 ribu yang mendaftar kartu prakerja.

Sisa 1,5 juta lainnya justru tidak terakomodasi dan sebaliknya sebanyak 9,4 juta pendaftar merupakan bukan target dari sasaran kartu pra-kerja

2. Adanya penggunaan fitur pemindai wajah senilai 30 miliar tidak efisien

Penggunaan fitur face recognition atau pemindai wajah untuk mengenali wajah pendaftar untuk kepentingan pengenalan peserta dinilai tidak efisien dan mubazir.
Anggaran senilai 30 miliar pun tidak perlu digunakan karena penggunaan NIK dan keanggotaan BP JAMSOSTEK menurut KPK dinilai sudah memadai.

Fitur face recognition pun dinilai sebagai sebuah proyek yang menghamburkan uang negara karena peruntukannya tidak digunakan maksimal dan mubazir ditengah pandemi yang melanda dimana sebagian orang justru membutuhkan bantuan sosial. Uang konversi 30 miliar pun bisa lebih punya makna jika dibagikan ke masyarakat.

3. Penetapan kemitraan platform digital

Penetapan kemitraan platform digital juga dinilai cacat oleh KPK karena tidak sesuai prosedur dan juga mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan platform digital sebagai mitra resmi pemerintah oleh Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 juga tidak sesuai pasal 35 dan 47 Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020.

Penetapan yang dilakukan sebelum manajemen pelaksana terbentuk justru terkesan dipaksakan dan hal ini yang membuat salah satu staf khusus Presiden sekaligus CEO Ruang Guru Adamas Belva Syah mengundurkan diri karena perusahaannya ada sangkut paut sebagai mitra pemerintah.

4. Sebanyak 250 Pelatihan ditemukan sarat konflik kepentingan

Penetapan 5 mitra platform digital dinilai sarat kepentingan terselubung mengingat 250 dari 1.895 pelatihan adalah milik lembaga penyedia pelatihan (LPP).

Menurut Alex Marwata, platform digital tidak boleh memiliki kepentingan dengan LPP.

Hasil temuan KPK menemukan bahwa 250 pelatihan ada konflik kepentingan sehingga KPK merekomendasikan legal opinion dari Jamdatun Kejaksaan Agung tentang kerja sama dengan 8 platform digital, apakah delapan platform ini termasuk cakupan PBJ dengan penunjukan langsung atau semestinya melalui proses tender.

5.Materi pelatihan 89% tersedia gratis di Internet

KPK menyoroti materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi memadai dengan terindikasi sekitar 329 sampel penelitian yang diambil terindikasikan sebanyak 291 pelatihan atau 89% tersedia gratis di internet.

6. Pelatihan yang memenuhi syarat hanya sebanyak 24%

Pelatihan dan materi yang disampaikan secara daring ditemukan hanya 24% yang bisa memenuhi kaidah isi yang pantas dan sesuai sebagai bahan pengajaran. Kemudian hanya 55% dari 457 pelatihan yang benar-benar bisa diajarkan secara daring, sisanya harus ada pertemuan.

Adanya pengesahan sertifikat yang tidak ditanda tangani oleh pihak yang seharusnya seperti pelatihan jurnalistik untuk menjadi wartawan yang seharusnya apabila ingin lebih valid harus mendapatkan tanda tangan dewan pers  justru hanya ditandatangani oleh pemilik platform digital saja.

Permasalahan-permasalahan itu diminta oleh KPK untuk dibenahi dulu, setelah itu program kartuprakerja di Jalankan kembali,Jadi bagi para peserta pra kerja, kalian harus sabar menunggu, karena pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki program in, menjadi lebih baik lagi.

Share :